Pertumbuhan industri film tidak hanya ditentukan oleh jumlah penonton atau banyaknya film yang diproduksi setiap tahun. Di baliknya, terdapat ekosistem yang memungkinkan sebuah film dapat dibuat, didistribusikan, hingga akhirnya menemukan penontonnya.
BACA JUGA: Mengenal Badan Perfilman Indonesia yang Kini Menuju Cannes untuk Pertama Kalinya
Isu-isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam audiensi antara Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada 16 Juni 2026. Pertemuan ini juga membahas berbagai tantangan lain yang masih dihadapi industri film Tanah Air. Seperti maraknya pembajakan hingga pengembangan sumber daya manusia.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa film merupakan salah satu sektor prioritas dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Film masuk ke dalam bidang Media, salah satu dari empat sektor utama bersama Budaya, Desain, serta Digital dan Teknologi.
Pemerintah menargetkan investasi sektor film mencapai Rp2,15 triliun dan tengah menyiapkan skema insentif khusus untuk subsektor film, game, dan aplikasi. Langkah ini menjadi bagian dari target yang lebih luas untuk meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kekayaan intelektual Indonesia.
Bagi BPI, pengembangan industri film tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ekosistem yang memungkinkan lebih banyak talenta untuk berkembang.
Karena itu, isu pengembangan sumber daya manusia turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. BPI menyoroti pentingnya keterbukaan akses bagi mahasiswa dan talenta muda, termasuk kebutuhan akan sistem data yang dapat mendukung proses pembelajaran dan riset perfilman.
Pembajakan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri. Kerugian akibat pembajakan pada 2024 diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun. Untuk menjawab persoalan tersebut, BPI bersama pemerintah berkomitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan pembajakan melalui pembentukan Anti-Piracy Task Force, pemblokiran situs ilegal, hingga kampanye budaya menonton film secara legal.
Sementara itu, perluasan akses layar menjadi isu lain yang mendapat perhatian bersama. Dengan jumlah layar yang masih terbatas, banyak film Indonesia belum memiliki kesempatan yang memadai untuk menjangkau penontonnya. Karena itu, pembangunan layar bioskop lokal menjadi salah satu wacana yang kembali didorong dalam pembahasan kali ini.
Menurut Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, berbagai tantangan yang masih dihadapi industri film membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat film.
Sebagai tindak lanjut, BPI dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan membentuk kelompok kerja kolaborasi untuk menyusun langkah-langkah lanjutan beserta timeline pelaksanaannya.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat fondasi industri film Indonesia, mulai dari pengembangan talenta, perluasan akses, hingga penciptaan ekosistem yang lebih berkelanjutan bagi para pelaku industri.
BACA JUGA:
Asmara Abigail Hadir di Venice Biennale dan Cannes Film Festival pada Mei 2026
(Penulis: Devon Satrio; Edited by SS)
